Rabu, 18 November 2009

METRO 18 Nov 2009

*Kasus Majikan Aniaya Pembantu dan Baby Sitter
Dipukul Hingga Susah Kencing

PONTIANAK, METRO- Fransiska Yeni korban penganiayaan majikannya Sh, siap melaporkan kembali kasus yang dialaminya ke polisi. Hal ini disampaikan kepada penanggung jawab Forum Relawan Kemanusian Pontianak (FRKP), Br Stephanus Paiman Ofm Cap Senin (16/11) malam. Yeni sapaan akrabnya, ditemani pihak keluarga dan tokoh masyarakat setempat meminta pendampingan dengan FRKP atas kasus yang menimpanya. Awalnya dia sedikit tertutup dan enggan bercerita mengenai penganiayaan yang dialami, namun akhirnya dia bercerita juga kepada Steph.Selain penganiayaan fisik terhadap badan, dia juga mengaku sulit buang air kecil karena kemaluannya dicubit dan disodok dengan gagang penyapu oleh Sh. “Rambut saya juga dijambak hingga bagian atas ada yang rontok,” ceritanya. Setelah melakukan rembuk, pihak keluarganya sepakat untuk meminta biaya perawatan dan denda adat kepada keluarga Sh. “Denda adat itu tidak besar, hal ini sesuai dengan risalah yang ada. Hanya sekitar Rp 3,4 juta. Itupun nilainya ril dan disetujui dari suami pelaku,” jelas Steph kepada koran ini setelah kembali dari Desa Pak Kumbang.Kedatangannya ke desa Pak Kumbang menurut Steph, untuk meredam gejolak masyarakat dan memberikan keterangan mengenai proses kasus tersebut sebenarnya. “Saya mendapat kabar mereka mau turun lagi ke Pontianak, di sana saya jelaskan akhirnya mereka tidak jadi turun dan mempercayakan pendampingan kasus tersebut kepada kita,” jelas Steph.Untuk korban yang telah pulang ke Lampung, aktivist Jakarta asal Lampung siap memfasilitasi dan membantu agar korban kembali ke Pontianak guna menunggu proses hukum. Selasa (7/11) suami Sh dan pengacaranya kembali mendatangi FRKP. Mereka meminta Steph membantu agar Sh bisa ditangguhkan. “Saya katakan kepada mereka, FRKP dan saya pribadi tidak bisa mengintervensi petugas dalam kasus tersebut,” urai Steph. Sekitar pukul 17.00 WIB, suami Sh sembari membawa anaknya yang masih kecil kembali mendatangi FRKP mengutarakan hal yang sama. Bahkan dia sempat menangis sedih, karena anaknya selalu mencari sang ibu. “Pengacara Sh menyerahkan surat pencabutan laporan kepada kita. Artinya menurut mereka pencabutan laporan itu tidak ada,” tukas Steph. (jai)

Pembantu Dianiaya

Hukum Berat Majikan Penganiaya Pembantu
*Dua Korban Diperdaya Tandatangani Pencabutan Laporan*
Dipulangkan ke Kampung Oleh Pengacara Tersangka

PONTIANAK, METRO- Penanggung Jawab Forum Relawan Kemanusian Pontianak (FRKP) Br Stephanus Paiman Ofm Cap, meminta polisi menghukum dan memproses setiap majikan yang menganiaya pembantunya. Hal disampaikan Steph sapaan akrabnya, terkait penganiayaan yang dilakukan Sh, terhadap Fransiska dan Turinah di Nusa Indah. "Kita selalu berteriak dengan kekerasan yang dilakukan warga Malaysia terhadap pembantunya warga kita, ini kejadian di depan mata kita. Hukum harus ditegakkan," pintanya.Dalam kasus ini Steph, sangat menyayangkan adanya upaya pihak tertentu yang membuat korban harus menandatangi surat pencabutan laporan dan dipulangkan ke daerah asalnya. "Ada yang aneh dalam kasus ini, korban oleh pengacara terdakwa yakni Sutadi dengan izin penyidik Poltabes memberikan gaji kepada korban. Kemudian tanpa sepengetahuan pihak P2TP2A, korban dipulangkan," tuturnya lagi ketika ditemui wartawan, usai mengadakan pertemuan di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Minggu (15/11) sore.FRKP dalam kasus ini menurut Steph akan terus memantaunya, hingga proses ke Pengadilan. "Awalnya kita didatangi warga Desa Pak Kumbang, mereka menanyakan kasus yang menimpa Fransiska. Mereka mendengar isu, kalau pelakunya dilepaskan. Setelah kita melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, perwakilan warga diterima di Poltabes dan dapat melihat langsung pelakunya masih ditahan," urai Steph. Perwakilan warga ini diharapkan Steph, bisa memberitahu warga di Desa Pak Kumbang kalau kasus tersebut masih diproses polisi.Nila Kusuma, Staf rumah tangga sekretariat P2TP2A menjelaskan, kedua korban dibawa keluar dari Shelter setelah penyidik Poltabes menelponnya. "Saya ditelpon Kanit PPA Poltabes IPDA Andi sebanyak dua kali. Dia bilang, korban Turinah mau dibawa ke Jawa dan dia akan dipulangkan. Sedangkan Fansiska akan dijemput Yayasan," jelasnya. Penjemput Turinah ternyata adalah pengacara Sh, ini tidak diketahui Nila. "Saya tidak tahu kalau pak Sutadi itu pengacara pelaku, saya fikir anggota polisi. Selain itu saya juga menyangka Kanit PPA telah mendapat izin dari ketua kami," ceritanya. Kedua korban menurutnya, memang sempat disuruh tanda tangan, tapi mereka tidak mengetahui isinya." Mereka disuruh tanda tangan dahulu baru dibaca, selain itu mereka juga diberikan yakni Turinah sebesar Rp 7,5 juta dan Fransiska Rp 6 juta. Di dalam kwitansi tertulis uang tersebut untuk pembayaran gaji, pengobatan dan perawatan," timpalnya.Hal senada juga diakui Herlina dan Yustina dua tenaga ahli P2TP2A. "Pengacaranya bilang hanya mau antar gaji, kita tidak diberitahu kalau korban justru akan dipulangkan ke Jawa. Padahal Turinah itu masih mengalami sakit," kenang Herlina. Kasat Reskrim Poltabes AKP Sunario ketika dikonfirmasi ke handphonenya mengungkapkan, proses kasus tersebut masih dilakukan Tim Reskrim Poltabes. "Kalaupun ada pencabutan laporan, hal itu tidak menghilangkan pidananya. Kasus tersebut masih dilanjutkan," ungkapnya. (jai)

Selasa, 20 Oktober 2009

Pendampingan Terhadap Bayi Penderita Tumor



Jum'at, 05 Desember 2008 , 07:39:00

PONTIANAK – Selama dua malam Aldo Alfino (9 bulan) penderita tumor di pantat asal Desa Alur Batang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara harus tidur beralaskan koran di pelataran RSUD Sudarso Pontianak. Setelah ditemukan mahasiswa, Aldo bersama kedua orang tuanya Ganggang (30) dan Yeni (30) dan saudara kandungnya Aldi (5) dibawa ke Asrama Mahasiswa Kayong Utara, Rabu (3/12) malam. Sebelumya, sejak 1 Desember, mereka terlantar di rumah sakit itu karena tidak ada keluarga di pontianak.

Hal tersebut terpaksa dilakukan karena pihak rumah sakit tidak menyediakan ruang inap. Sambil menunggu operasi, Ganggang dan Yeni memutuskan tidur beralaskan koran di pelataran RSUD Sudarso. “Kami tidak ada uang untuk bayar penginapan,” ujar Ganggang.Satu malam di asrama mahasiswa, keluarga ini kemudian dibawa ke sekretariat Forum Relawan Kemanusian Pontianak, oleh Stephanus Paiman.

Diceritakan Ganggang, tumor di pantat Aldo sudah ada sejak lahir. Namun ukurannya tidak sebesar sekarang. Tidak kuasa melihat kondisi anaknya yang semakin parah, ia memutuskan berobat ke Pontianak. Sudah dua kali dia dan istrinya membawa Aldo ke RSUD. Pertama, pada Juli 2008 lalu. Karena tak ada biaya, ia meminjam Askeskin orang lain, berharap Aldo dapat di operasi tanpa harus mengeluarkan uang. Mereka ditolak, data di kartu Askeskin tidak sesuai dengan yang ada di Kartu keluarga. “Ditolak saat itu kami sadar. Karena memang datanya tidak sesuai. Kami pulang dengan besar hati,” ujarnya.

Sepulangnya dari Pontianak, ganggang membuat kartu Jamkesmas. Mereka kembali ke Pontianak 1 Desember. Setelah diperiksa, tanpa memberitahu apa sakit anaknya dokter menyarankan rawat jalan. Mendengar keputusan itu, Ganggang berusaha menjelaskan kondisi mereka yang tidak punya uang dan keluarga di Pontianak. Pihak rumah sakit tetap tak bisa menampung Aldo dengan alasan semua ruangan penuh. “Sambil menunggu scene yang kedua, kami memutuskan menginap di rumah sakit, walaupun hanya beralaskan koran,” turunya.

Sebagai petani padi, untuk berangkat ke Pontianak saja dirinya tak punya biaya. Kembali diceritakannya, untuk berangkat ke Pontianak ia harus meminta sumbangan kepada warga di Teluk Batang. Dengan berbekal foto Aldo, Ganggang datang ke rumah-rumah warga. “waktu itu hanya dapat Rp 200 ribu, dengan uang itulah kami ke Pontianak,” katanya. Hatinya pilu, setiap saat Aldo hanya menangis. Tumor yang terus membesar membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Jika tidur posisinya selalu miring, duduk pun tak bisa normal. Hal tersebutlah yang mendorongnya berbuat apa saja agar Aldo dapat sembuh. Tak lupa dirinya mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa KKU dan FRKP yang telah membantu keluarganya. “Kalau tidak ada yang bantu, saya tidak tahu harus bagaimana,” ucapnya.(hen)

Mayat Anaknya dibawa pakai Tas Ransel

Mayat Anaknya dibawa pakai Tas Ransel

KEDATANGAN seorang pria, Tahir (48) pada Rabu (4/2) membuat gempar Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak. Ia membawa sebuah tas ransel berisi mayat bayi yang baru lahir. ”Saya bawa jenazah anak saya,” ujar Tahir kepada Penanggungjawab FRKP, Stephanus Paiman kemarin.Beberapa orang yang ada disitu sempat bingung mendengar perkataan Tahir. Mereka pun menanyakan dimana jenazah anaknya. ”Anak saya di dalam tas ini,” jawab Tahir sambil menunjukkan tasnya.Tas ransel tersebut berukuran kecil, sekitar 20cm x 30 cm, berwarna hitam dan merah. Ketika dibuka, semua yang melihat terkejut. Di dalam tas terdapat jenazah bayi dibungkus handuk putih.

”Anak saya meninggal dalam kandungan. Saya tidak punya uang untuk membawanya pulang ke kampung.” lanjut Tahir. Tahir datang menggunakan sepeda motor bersama Domianus Sumirno. Ia meminta bantuan agar bisa membawa anaknya pulang ke kampungnya. Tahir berasal dari Dusun Setutu, Desa Bengkawe, Kecamatan Mempawah Hulu. ”Istri saya masih di rumah sakit,” kata Tahir lirih. Tahir datang ke Pontianak bersama istrinya Agnes atas rujukan RS Rubini Mempawah. Agnes hamil sembilan bulan. Dokter di Mempawah menyatakan anak keenamnya tersebut meninggal di dalam kandungan. Mereka dirujuk ke RSUD Sudarso untuk penanganan selanjutnya.

”Kami tiba di RSUD Sudarso Selasa (3/2) malam. Hanya bawa uang Rp500 ribu. Sudah habis dipakai beli tiga kantung darah di PMI. Katanya kalau Jamkesmas sudah beres, baru diganti uang untuk beli darah itu,” ungkap Tahir. Akhirnya, beberapa anggota FRKP pun membersihkan jenazah bayi. Sebagian mencari peti dan mobil untuk mengantar Tahir pulang. Ketika peti tiba, jenazah pun dimasukan ke dalamnya. Tahir pun duduk dengan tenang di dalam mobil bersama peti tersebut.
”Kami mau pulang ke Menjalin. Tapi istri masih tinggal di rumah sakit,” ujarnya.Penanggungjawab FRKP, Stephanus Paiman merasa prihatin dengan kejadian tersebut. ”Karena tidak punya uang, jenazah dimasukan ke dalam tas ransel. Kami bantu semampu kami,” ujarnya. (uni)

Sumber : Pontianak Post
Pontianak Pos, 8 Oktober 2008

TKI asal Ketapang Masuk Sel Malaysia


PONTIANAK - Sungguh malang nasib Paulina Trisnawati (23). Tenaga kerja asal Balai Bekuak, Ketapang ini dipenjara dan deportasi dari Malaysia, padahal tidak digaji sepeser pun oleh majikannya. Ketika tiba di Jakarta, Paulina ditampung di markas Peduli Buruh Migran selama dua bulan. Dengan bantuan Romo Heri, Paulina dipulangkan ke Pontianak menggunakan pesawat Selasa (7/10). Kemudian dijemput Penanggungjawab Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP), Stephanus Paiman.

Paulina mengaku berangkat ke Kuala Lumpur Juni 2007, diajak seorang warga Batu Ampar bernama Cambang. Mereka berangkat melalui Kuching menggunakan bis antarnegara. Berangkat ke Kuala Lumpur menggunakan pesawat terbang. Rencananya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Upah yang dijanjikan sebesar RM450 setiap bulannya. Paulina bekerja pada dua majikan. “Tetapi tetap tak digaji sepeser pun,” ujarnya di markas FRKP kemarin.

Bahkan, dia hanya makan nasi pada malam hari. Pagi harinya hanya makan kue dan siang harinya makan sebungkus mie instan. Kejadian tersebut berlangsung selama setahun. Hingga akhirnya Paulina ditangkap polisi Malaysia ketika sedang berbelanja di supermarket. Dia dipenjara selama sebulan. Diduga penangkapan tersebut terjadi karena adanya unsur kesengajaan dari majikannya.

“Saya hanya pulang dengan sandal jepit tanpa membawa apa-apa,” jelas anak ketiga dari pasangan Helmi dan Kinon ini.
Penanggungjawab Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP), Stephanus Paiman mengaku akan membantu kepulangan Paulina hingga ke kampung halamannya. Dia berharap para pencari kerja bisa belajar dari kasus ini, sehingga berfikir matang untuk bekerja di Malaysia. “Lebih baik bekerja di negeri sendiri. Daripada mencari kerja yang belum jelas,” imbau Stephanus. (uni)


Dampingan terhadap TKI

amis, 16 November 2006
TKI asal Kalbar Kembali Dideportasi

Pontianak,- Delapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kalimantan Barat yang bekerja di Malaysia, Rabu (14/11), tiba di Pelabuhan Dwikora Pontianak menggunakan KM Bukit Raya. Dua dari delapan orang tersebut adalah anak-anak yang berusia di bawah sepuluh tahun.

Kapal yang membawa TKI itu tiba di Pontianak sekitar pukul 05.00 WIB. Mereka dijemput relawan Forum Relawan Kemanusiaan (FRK) Pontianak, kemudian ditampung beberapa jam di poskonya. Para TKI itu kemudian dipulangkan ke kampung halamannya menggunakan fasilitas yang disediakan FRK Pontianak.

"Untuk yang di wilayah Kabupaten Sambas, kami antar langsung menggunakan mobil. Tidak ada satupun pejabat pemerintah yang perhatian akan nasib mereka. Padahal, mereka ini warga negara yang memiliki hak yang sama dengan lainnya," ungkap Penanggungjawab FRK Pontianak, Br Stephanus Paiman OFM Cap.

Delapan TKI itu berasal Kota Pontianak sebanyak dua orang, Kabupaten Pontianak sebanyak dua orang, Kota Singkawang sebanyak satu orang, dan Kabupaten Sambas sebanyak tiga orang. "Mereka dideportasi dari Malaysia, setelah menjalani hukuman penjara. Di penjara, ada juga yang mengalami perlakuan kurang manusiawi," kata Stephanus.

Adapun mereka yang dipulangkan terdiri atas enam pria dan dua perempuan. Mereka adalah Abdul Kholis (22), Sira (29), Supriyadi (20), Suriyana (35), Haris Zulkarnain (6), Siti Maisara (2,5), Abdul Ajis (25), Maskhur (22). Mereka dihukum penjara dengan kesalahan yang beragam, dengan masa hukuman juga beragam.

Sebelum dipulangkan ke Pontianak, para TKI itu ditampung di shelter milik Solidaritas Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jakarta selama dua minggu. Aktivis SBMI bekerjasama dengan Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP) dalam pemulangan para pahlawan devisa itu.

Pihaknya menyayangkan minimnya perhatian Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat terhadap para TKI yang bermasalah ini. "Jangan karena jumlah mereka sedikit lantas diabaikan. Mereka juga punya hak diperlakukan sebagai warga negara kelas satu. Apalagi pemerintah sudah memiliki dana khusus untuk menangani TKI yang bermasalah ini," katanya.

Sepanjang tahun 2005, jumlah kedatangan TKI sebanyak 308.663 orang. Jumlah TKI yang bermasalah sebanyak 19.048 orang atau sekitar 6,18 persen. Mereka yang bermasalah memiliki persoalan beragam, mulai tidak ada dokumen hingga pelecehan seksual.

Data yang dikeluarkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan sebanyak 3.847 orang merupakan korban PHK sepihak, pekerjaan tidak sesuai kemampuan sebanyak 2.099 orang, gaji tidak dibayar mencapai 1.866 orang, tidak mampu bekerja sebanyak 1.887 orang, dan dokumen tidak lengkap sekitar 1.467 orang.

"Sebenarnya, dokumen mereka itu lengkap. Hanya saja, ketika di negeri orang, dokumennya dipegang oleh majikan. Nah, karena masuknya tak lewat PJTKI, mereka tidak diberi gaji. Begitu beberapa tahun kemudian, korban dipekerjakan dengan orang lain. Terkadang dipaksa. Bahkan, ada yang dipaksa melayani nafsu bejat lelaki hidung belang," kisah Stephanus.

Data Depnakertrans juga menyebutkan sebanyak 1.372 orang menjadi korban penganiayaan, pelecehan seksual sebanyak 1.314 orang, majikan bermasalah mencapao 1.200 orang, komunikasi tidak lancar sebanyak 1.162 orang, kecelakaan kerja sebanyak 838 orang, sakit akibat kerja sebanyak 819 orang, sakit bawaan sebanyak 762 orang, dan majikan meninggal mencapai 419 orang. (mnk)

< Delapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kalimantan Barat yang bekerja di Malaysia, Rabu (14/11), tiba di Pelabuhan Dwikora Pontianak menggunakan KM Bukit Raya. Dua dari delapan orang tersebut adalah anak-anak yang berusia di bawah sepuluh tahun.

Kapal yang membawa TKI itu tiba di Pontianak sekitar pukul 05.00 WIB. Mereka dijemput relawan Forum Relawan Kemanusiaan (FRK) Pontianak, kemudian ditampung beberapa jam di poskonya. Para TKI itu kemudian dipulangkan ke kampung halamannya menggunakan fasilitas yang disediakan FRK Pontianak.

"Untuk yang di wilayah Kabupaten Sambas, kami antar langsung menggunakan mobil. Tidak ada satupun pejabat pemerintah yang perhatian akan nasib mereka. Padahal, mereka ini warga negara yang memiliki hak yang sama dengan lainnya," ungkap Penanggungjawab FRK Pontianak, Br Stephanus Paiman OFM Cap.

Delapan TKI itu berasal Kota Pontianak sebanyak dua orang, Kabupaten Pontianak sebanyak dua orang, Kota Singkawang sebanyak satu orang, dan Kabupaten Sambas sebanyak tiga orang. "Mereka dideportasi dari Malaysia, setelah menjalani hukuman penjara. Di penjara, ada juga yang mengalami perlakuan kurang manusiawi," kata Stephanus.

Adapun mereka yang dipulangkan terdiri atas enam pria dan dua perempuan. Mereka adalah Abdul Kholis (22), Sira (29), Supriyadi (20), Suriyana (35), Haris Zulkarnain (6), Siti Maisara (2,5), Abdul Ajis (25), Maskhur (22). Mereka dihukum penjara dengan kesalahan yang beragam, dengan masa hukuman juga beragam.

Sebelum dipulangkan ke Pontianak, para TKI itu ditampung di shelter milik Solidaritas Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jakarta selama dua minggu. Aktivis SBMI bekerjasama dengan Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP) dalam pemulangan para pahlawan devisa itu.

Pihaknya menyayangkan minimnya perhatian Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat terhadap para TKI yang bermasalah ini. "Jangan karena jumlah mereka sedikit lantas diabaikan. Mereka juga punya hak diperlakukan sebagai warga negara kelas satu. Apalagi pemerintah sudah memiliki dana khusus untuk menangani TKI yang bermasalah ini," katanya.

Sepanjang tahun 2005, jumlah kedatangan TKI sebanyak 308.663 orang. Jumlah TKI yang bermasalah sebanyak 19.048 orang atau sekitar 6,18 persen. Mereka yang bermasalah memiliki persoalan beragam, mulai tidak ada dokumen hingga pelecehan seksual.

Data yang dikeluarkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan sebanyak 3.847 orang merupakan korban PHK sepihak, pekerjaan tidak sesuai kemampuan sebanyak 2.099 orang, gaji tidak dibayar mencapai 1.866 orang, tidak mampu bekerja sebanyak 1.887 orang, dan dokumen tidak lengkap sekitar 1.467 orang.

"Sebenarnya, dokumen mereka itu lengkap. Hanya saja, ketika di negeri orang, dokumennya dipegang oleh majikan. Nah, karena masuknya tak lewat PJTKI, mereka tidak diberi gaji. Begitu beberapa tahun kemudian, korban dipekerjakan dengan orang lain. Terkadang dipaksa. Bahkan, ada yang dipaksa melayani nafsu bejat lelaki hidung belang," kisah Stephanus.

Data Depnakertrans juga menyebutkan sebanyak 1.372 orang menjadi korban penganiayaan, pelecehan seksual sebanyak 1.314 orang, majikan bermasalah mencapao 1.200 orang, komunikasi tidak lancar sebanyak 1.162 orang, kecelakaan kerja sebanyak 838 orang, sakit akibat kerja sebanyak 819 orang, sakit bawaan sebanyak 762 orang, dan majikan meninggal mencapai 419 orang. (mnk)

Pendampingan korban dihamili polisi



Rabu, 27 Agustus 2008 , 12:14:00

PONTIANAK, METRO- Terbukti telah mengauli dua wanita, kekasihnya sendiri, hingga hamil tua. Bripka Sn oknum polisi cabul, akhirnya akan melepas baju seragamnya sebagai polisi. Vonis pecat dari kesatuan ini, direkomendasikan Pimpinan sidang komisi kode etik Polres Pontianak, Kompol Andri Syahril SIk.MH. "Atas nama hukum, terdakwa dinyatakan tidak layak lagi menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri," tegasnya seraya mengetuk palu hakim tiga kali di persidangan komisi kode etik, di Polres Pontianak, Selasa (26/8) kemarin. Bripka Sn hanya bisa menundukkan wajah, ketika mendengar dibacakannya amar putusan hakim tersebut. Bripka Sn dianggap telah melanggar sumpah dan janjinya sebagai anggota penegak hukum.

Berdasarkan berita acara persidangan yang ada, Bripka Sn terbukti telah melakukan hubungan diluar nikah kepada Mawar (bukan nama seberanya, red). Akibat perbuatannya awal Januari silam, warga Anjongan ini kini hamil sembila bulan. Tak puas dengan Mawar, Bripka Sn kembali mengulangi perbuatan bejatnya dengan Melati (bukan nama seberanya, red), warga Pontianak, hingga hamil tujuh bulan. Sama seperti Mawar, Melati juga di gauli dengan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Atas perbuatan melanggar hukumnya tersebut, Bripka Sn telah melanggar PP Kapolri Nomor: 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota polisi, huruf d. "Keputusan akhir, kita menunggu keputusan dari Kapolda Kalbar," kata Andri Syahril, ditemui usai persidangan. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, kata Andri, putusan sidang komisi kode etik Polres Pontianak ini nantinya akan di sampaikan secara resmi ke Kapolres Pontianak. Selanjutnya, oleh Kapolres Pontianak, putusan hukum yang ada akan di ajukan ke Kapolda Kalbar untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Dilain pihak, Ketua Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP), Stepanus Paiman OFM Cap, selaku pihak pendamping korban, mengaku cukup puas dengan putusan pimpinan sidang. Dalam persiadangan yang sempat digelar dua kali ini, pimpinan sidang telah mampu menempatkan dirinya dalam posisi yang netral. "Kami atas nama keluarga korban mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang. Kami juga menilai, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa Bripka Sn sudah cukup adil," ungkapnya. Ketika ditanya tentang tindak lanjut penanganan kasus asusila ini, secara tegas Stepanus menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya menghadapkan Bripka Sn ke persidangan umum. Tindakan ini dilakukan karena Bripka Sn telah melakukan perbuatan yang merugikan bagi orang lain. Soal kapan waktunya, hal itu menurutnya masih dalam proses hukum. "Kita berharap putusan ini bisa menjadi peljaran bagi penegak hukum lainnya, mereka adakah pelindung dan pengayom masyarakat bukan malah berbuat sebaliknya," tegas Steph. (jai)